SEKTOR PUBLIK

PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK

sektor publik (publik sektor) diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang/jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, di mana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan.

Barang Publik: Produk Sektor Publik

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, barang publik (publik goods) adalah barang dan jasa yang diadakan oleh sektor publik (pemerintah) untuk keperluan masyarakat.

Terdapat dua sifat utama barang publik, yaitu nonexcludability dan nonrivalness in consumption. Nonexcludability berarti bahwa barang tersebut dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengorbankan kenikmatan orang lain. Sedangkan nonrivalness in consumption berarti bahwa dalam menggunakan barang tersebut orang tidak perlu bersaing untuk mendapatkannya.

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Pengukuran kinerja pada sektor publik memiliki bebrapa tujuan sebagai berikut:

  1. Menciptakan akuntabilitas publik
  2. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
  3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
  4. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
  5. Memotivasi pegawai

 





 

 

 

Audit Sektor Publik

PENGERTIAN
Audit Sektor Publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit Sektor Publik di Indonesia dikenal sebagai Audit Keuangan Negara, yang diatur dalam UU no 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

TUJUAN
Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan Negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JENIS AUDIT SEKTOR PUBLIK
Berdasarkan UU no. 15 tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), terdapat tiga jenis audit keuangan Negara, yaitu:
1. Audit Keuangan
Adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Audit Kinerja
Adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.
3. Audit dengan Tujuan Tertentu
Adalah audit khusus, diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit.

STANDAR AUDIT
Standar Audit adalah ukuran mutu berupa persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Saat ini, BPK telah menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) sebagai standar audit di lingkungan keuangan Negara. SPKN ini merupakan revisi dari Standar Audit Pemerintahan (SAP) 1995.
SKPN memuat standar umum yang mengatur tentang persyaratan professional auditor, standar pekerjaan lapangan yang memuat mutu pelaksanaan audit di lapangan, dan standar pelaporan yang memuat persyaratan laporan audit yang professional.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (“Kode Etik“) ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A dari Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu.
Rincian penjelasan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dalam praktik adalah:
A. PRINSIP DASAR ETIKA PROFESI
• Seksi 110 : Prinsip Integritas
Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan professional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:

(a) Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan;
(b) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hatihati; atau
(c) Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

• Seksi 120 : Prinsip Objektivitas
Prinsip objektivitas mengharuskan Praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

• Seksi 130 : Prinsip Kompetensi serta Sikap kecermatan dan Kehati-hatian Profesional.
Prinsip Kompetensi serta Sikap kecermatan dan Kehati-hatian Profesional mewajibkan praktisi untuk:
(a) Memelihara pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa professional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan
(b) Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam pemberian jasa profesionalnya.

• Seksi 140 : Prinsip Kerahasiaan
Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga. Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan social. Setiap praktisi harus menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu untuk memastikan terlaksananya prinsip kerahasiaan oleh mereka yang bekerja di bawah wewenangnya, serta pihak lain yang memberikan saran dan bantuan profesionalnya

• Seksi 150 : Prinsip Perilaku Profesional
Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap Praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

B. ATURAN ETIKA PROFESI
• Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP
• Seksi 220 Benturan Kepentingan
• Seksi 230 Pendapat Kedua
• Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya
• Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional
• Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya
• Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien
• Seksi 280 Objektivitas – Semua Jasa Profesional
• Seksi 290 Independensi dalam Perikatan Assurance

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!